Viral and Hot News

Ads

Sunday, July 28, 2019

Jokowi Akan Tinjau Ulang Izin FPI, Golkar: Bukan Masalah Politis

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan S menilai Presiden pernyataan bahwa pemerintah akan meninjau pembaruan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) bukan pernyataan politis.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab kepala negara yang ingin menjaga pilar-tonggak nasionalisme di Indonesia. "Pernyataan Presiden tidak politis, tentang perlunya organisasi publik yang harus selaras dengan ideologi nasional, Pancasila," kata Ace dihubungi di Jakarta, minggu.

Ace mengatakan bahwa pernyataan Presiden tidak hanya berlaku untuk organisasi FPI, tetapi juga setiap organisasi masyarakat di Indonesia. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mematuhi ideologi Nasional Indonesia.

"Ini sebagai sikap yang konsisten dari Presiden, yang terus memperkuat ideologi Pancasila," ujar Ace.

Dia mengatakan bahwa bangsa ini berpegang kepada Perpu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang secara tegas menyatakan bahwa setiap organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi 1945.

Selain itu, dalam PERPPU disebutkan bahwa setiap organisasi dilarang melakukan permusuhan terhadap etnis, agama, ras, atau kelompok.

Ormas juga dilarang melakukan pelecehan, penghujatan, atau penghujatan terhadap agama di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, juga dilarang untuk melakukan tindak kekerasan, mengganggu perdamaian dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas publik dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 "Jadi apa yang Presiden mengatakan bahwa kita jelas sikap penegakan aturan yang kita miliki," kata Ace.

Sebelumnya, Presiden pemerintah menyatakan bahwa kemungkinan tidak memperbaharui izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan ketika dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.

No comments:

Post a Comment